NEWS UPDATE

Daerah yang Tidak Menganggarkan Dana Untuk Menekan Angka Kematian Ibu Hamil Di Beri Sangsi

Tim JRC 19 Mei 2016 | 02:04:57 | Dibaca : 363 Kali Pekanbaru
Keterangan Gambar : Daerah yang Tidak Menganggarkan Dana Untuk Menekan Angka Kematian Ibu Hamil Di Beri Sangsi

PEKANBARU, jelajahriau.com – Di hari terakhir Rabu (17/5/16), Bertempat di Ruang Hangtuah Hotel Pangeran Jalan Sudirman Pekanbaru Dinas Kesehatan Propinsi Riau mengadakan Pertemuan Pengelolaan Program Dalam Peningkatan Capaian Indikator Propinsi Riau. Peserta terdiri dari 12 kabupaten kota se Propinsi Riau yang berjumlah 32 orang peserta.
PEKANBARU, jelajahriau.com – Di hari terakhir Rabu (17/5/16), Bertempat di Ruang Hangtuah Hotel Pangeran Jalan Sudirman Pekanbaru Dinas Kesehatan Propinsi Riau mengadakan Pertemuan Pengelolaan Program Dalam Peningkatan Capaian Indikator Propinsi Riau. Peserta terdiri dari 12 kabupaten kota se Propinsi Riau yang berjumlah 32 orang peserta.


Acara yang dimulai sejak Minggu (15/5/16) dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau H Andra Sjafril SKM MKes . Pada kesempatan ini paparan mengenai “Integrasi ANC Terpadu” disampaiakn oleh dr.Imran Pambudi MPHM Direktorat Kesehatan Keluarga dari Kementerian Kesehatan.


Terungkap dari keterangan dr.Imran bahwa Riau harus lebih komit mengenai Kesehatan ibu dan anak dan apabila memang ada kepala daerah tidak menganggarkan untuk Program tersebut nanti akan dikenakan sanksi karena tidak mendukung Program Nawacita Presiden RI untuk meningkatkan Kesehatan penduduk Indonesia.


“Tujuan utama kita agar kwalitas pelayanan pemeriksaan kehamilan mendapat pelayanan yang sesuai saat dia memeriksakan ANC nya sampai saat melahirkan, mendiagnosa permasalahan kehamilan, ada informasi masalah yang terjadi , perencanaan persalinan dan kesiap siagaan saat terjadi kontraksi dan petugas kesehatan dapat menjaga ibu hamil tetap sehat sampai waktu persalinan. Ini semua bertujuan untuk menekan angka kematian IBu Hamil. Jika ada kepala daerah tidak menganggarkan untuk Kesehatan Ibu dan Anak dalam APBD nya ini nantinya akan dikenakan sanksi karena tidak mendukung Program Nawacita Presiden RI Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Mendagri”, Ungkapnya panjang lebar.


Namun kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau tersebut tidak mau menyampaikan sangsi apa yang akan di terima oleh daerah yang tidak mau menganggarkan dana di APBD untuk menekan angka kematian Ibu Hami tersebut.(Teti)

Berita Terkait