NEWS UPDATE

Selain Bupati Pelalawan, Ada Beberapa Nama Yang Menerima Dana UP Sekitar Rp 3,45 Miliar

Tim JRC 26 Februari 2019 | 18:04:39 | Dibaca : 275 Kali Pelalawan
Keterangan Gambar : Davidson SH Kaban BPKAD Pelalawan

PELALAWAN, jelajahriau.com – Di tengah ekonomi dan penghasilan masyarakat melemah, Bupati Pelalawan HM Harris dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan Davidson SH selain gaji pokok, junjangan jabatan dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) masih menerima dana Insentif dari hasil Upah pungut(UP).

PELALAWAN, jelajahriau.com – Di tengah ekonomi dan penghasilan masyarakat melemah, Bupati Pelalawan HM Harris dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan Davidson SH selain gaji pokok, junjangan jabatan dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) masih menerima  dana Insentif dari hasil Upah pungut(UP).


Pajak atau Penghasilan Daerah kabupaten Pelalawan (PAD-red) tahun 2018 melebih yang di targetkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(BPKAD) menargetkan pada tahun 2018 pajak daerah (PAD) sebanyak Rp 56 miliar. Setelah dilakukan penghitungan di akhir tahun 2018 Pemda Pelalawan menerima PAD mencapai RP 69 miliar atau melebihi target Rp 13 Miliar.


Tidak hanya Pemda Pelalawan yang di untungkan dengan PAD melebih target, Kepala Daerah (Bupati-red) dan Dinas yang melakukan pemungutan pajak dan Restribusi juga ikut menikmatinya dana tambahan di luar gaji resmi.


Dimana Dalam Peraturan Pemerintah(PP)RI No 69 tahun 2010 di jelaskan bahwasanya besaran pembagian Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan bangunan paling tinggi 5% dari penghasilan PAD.


Sedangkan PAD Pelalawan tahun 2018 sebanyak Rp 69 Miliar di bagi 5% hasilnya kurang lebih Rp 3,45 Miliar.dana sebesar Rp 3,45 miliar ini yang di bagi bagikan.


Hal itu di jelaskan Kaban BPKAD Pelalawan kepada jelajahriau.com senin (25/2/2019),” pembagian dana itu mengalir ke Bupati Pelalawan HM Harris, Wakil Bupati Pelalawan H Zardewan dan saya”terang Davidson SH Kaban BPKAD Pelalwan malu malu.


”tambahan penghasilan(insentif) dari pembagian hasil Pendapatan Daerah(PAD) itu telah di atur dalam PP RI No 69 tahun 2010,”tutupnya.(tim jrc)     


 


 


 

Berita Terkait