NEWS UPDATE

Di Duga Korupsi Rp 8.7 M, Kejaksaan Periksa 14 Pegawai PUPR Pelalawan

Tim JRC 26 Oktober 2019 | 19:59:17 | Dibaca : 87 Kali Hukum
Keterangan Gambar : Nophy Tennophero Suoth SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Pelalawan, jelajahriau.com – Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) di duga lakukan korupsi dana pembelian bahan bakar minyak(BBM) untuk kebutuhan alat berat dan mobil dump truk pada tahun 2015 dan 2016, dengan rincian TA 2015 sebesar Rp 4 milyar dan TA 2016 sebesar Rp 4,7 milyar. Untuk mendalami kasus dugaan korupsi tersebut, kejaksaan Pelalawan telah memeriksa 14 pegawai Dinas PUPR.

Pelalawan, jelajahriau.com – Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) di duga lakukan korupsi dana pembelian bahan bakar minyak(BBM) untuk  kebutuhan alat berat dan mobil dump truk pada tahun 2015 dan 2016, dengan rincian TA 2015 sebesar Rp 4 milyar dan TA 2016 sebesar Rp 4,7 milyar. Untuk mendalami kasus dugaan korupsi tersebut, kejaksaan Pelalawan telah memeriksa 14 pegawai Dinas PUPR.


Hal itu di benarkan oleh kepala kejaksaan Pelalawan kepada jelajahriau.com melalui telpon selulernya, jum at(25/10/19).”memang betul kita telah memeriksa 14 orang pegawai Dinas PUPR, pemeriksaan itu terkait adanya dugaan korupsi pembelian BBM untuk kebutuhan alat berat pada tahun 2015 dan 2016.” Terang  Nophy Tennophero Suoth SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan.


Lanjutnya,” Pembelian bahan bakar minyak(BBM) dari buktinya seolah olah dari SPBU, ternyata setelah kita lakukan kroscek ke SPBU bersangkutan, mereka(SPBU-red) tidak pernah mengeluarkan bukti2 pembelian tersebut.”


Di tambahkannya,”yang parahnya lagi, ada alat berat yang sudah mangkrak(rusak) tetapi dalam laporannya masih doyan minum minyak ,”


Kejaksaan Pelalawan juga telah mengelurakan surat perintah penyidikan,“ kita juga sudah mengeluarkan Surat perintah penyidikan pada tanggal 15 Oktober 2019,”terang Kejari.


Selain telah memeriksa 14 orang, Kejaksan Pelalawan juga menyita surat pertanggung jawaban.(tim jrc)

Berita Terkait