NEWS UPDATE

Di Duga Korupsi Dana APBdes Rp 1,4 M, Kades Sungai Solok Di Serahkan Kejaksaan Pelalawan

Tim JRC 30 Oktober 2019 | 09:36:25 | Dibaca : 186 Kali Hukum
Keterangan Gambar : Abdul Haris Als Haris. Kades Sungai Solok, Kec Kuala Kampar

Pelalawan, jelajahriau.com – Berkas di nyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, Kepala Desa(kades) Sungai Solok, Kec Kuala Kampar, Kab Pelalawan, di duga telah melakukan korupsi dana APBDes Rp 1,4 Miliar, Selasa(29/10/19) di serahkan Penyidik Satreskrim Unit III Polres Pelalawan ke Kejaksaan Pelalawan.

Pelalawan, jelajahriau.com – Berkas di nyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, Kepala Desa(kades) Sungai Solok, Kec Kuala Kampar, Kab Pelalawan, di duga telah melakukan korupsi dana APBDes Rp 1,4 Miliar, Selasa(29/10/19) di serahkan Penyidik Satreskrim Unit III Polres Pelalawan ke Kejaksaan Pelalawan.


Penyerahan Kades Sungai Solok Abdul Haris Als Haris sebagai tersangka dan barang bukti(tahap II) di terima lansung oleh tim Jaksa Penuntut Umum(JPU).


Untuk pembuktian dan penuntutan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kepala Kejaksaan Pelalawan menunjuk 7 JPU terbaik, Andre Antonius SH, Yongki Arvius SH, Abu Abdul Rahman SH, Nofrwandi SH, Dyofa Yudistira SH, Jody Valdano SH dan Andre Pratama SH.


Hal itu di sampaikan oleh kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH melalui Kasi Intel Kejaksaan Paraden SH,” Kasus dugaan Korupsi Dana APBDes Sungai Solok sudah tahap dua, untuk di pengadilan pimpinan telah menunjuk 7 orang JPU terbaik kami.” Ujar Paraden SH, Kasi Intel Kejaksaan.


Penahanan Kades Sungai Solok berdasarkan Surat Perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : Print-240/L.4.19/Ft.1/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap APBDes Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.  1.440.775.692,21.


Tersangka di duga melanggar Pasal pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.


kemudian Kades Abdul Haris Als Haris Bin M Nur dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan di Rumah Tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari (29 Oktober 2019 s/d 17 November 2019).(tim jrc)


 

Berita Terkait