NEWS UPDATE

Pemecatan Mantan Kadis PUPR Kab Pelalawan Dari PNS/ASN Di Tunda

Tim JRC 26 November 2019 | 17:38:14 | Dibaca : 390 Kali Nasional
Keterangan Gambar : Hendri, Kasubag Bagian Hukum

Pelalawan, jelajahriau.com --- Pada Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Bupati Pelalawan HM Harris mengeluarkan surat pemberhentian 17 PNS/ASN di lingkup Pemda Pelalawan,Riau. Termasuk salah satunya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab Pelalawan Ir Syahril. Tidak terima di pecat, Ir Syahril melakukan upaya hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) di Pekanbaru.

Pelalawan, jelajahriau.com --- Pada Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Bupati Pelalawan HM Harris mengeluarkan surat pemberhentian 17 PNS/ASN di lingkup Pemda Pelalawan,Riau.  Termasuk salah satunya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab Pelalawan Ir Syahril. Tidak terima di pecat, Ir Syahril melakukan upaya hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) di Pekanbaru.


Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan PTUN Pekanbaru memenangkan gugutan Ir Syahril mantan Kadis PUPR, dalam amar putusannya Hakim membatalkan Surat Putusan Bupati Pelalawan No 764 Tahun 2018 tentang pemberhentian tidak hormat Ir Syahril sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) atas tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.


Kalah di PTUN, Bagian Hukum Pemda Pelalawan tidak terima. Mereka kini tengah mengupayakan banding di Pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan PTUN Medan.


“Pak Ir Syahril menang di Pengadilan PTUN Pekanbaru, kita telah melakukan banding ke Pengadilan PTUN Medan.” Terang Hendri Kasubag bagian Hukum kepada jelajahriau.com, selasa(26/11/19).


“ke Kalah kita kemarin PTUN Pekanbaru kemarin hanya karena ada kesalahan administrasi saja, mudah mudah di PTUN Medan kita menang.” Tuturnya.


Bupati Pelalawan memecat 17 ASN itu atas keputusan surat edaran SKB Tiga Menteri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan RB) RB, Menteri Dalam Negeri (Mandagri) dan Menteri kepala Kepegawaian Negara(BKN), dalam surat edaran SKB tiga menteri itu di minta kepada daerah memecat secara tidak hormat ASN yang terlihat kasus korupsi atau mantan narapidana korupsi.


Sebelumnya, Mantan Kadis PUPR Kab Pelalawan Ir Syahril pernah di pidana terkait kasus korupsi Pembangunan islamic Center pada tahun 2011, dan pada tanggal 8 Juli Tahun 2013 Ir Syahril di putus Pengadilan Tipikor bersalah dengan hukuman tiga(3) tahun penjara dan denda Rp 50 juta.(tim jrc)

Berita Terkait