NEWS UPDATE

Ini Penyebab Pemda Pelalawan Kalah Di PTUN Melawan Mantan Dirut BUMD Tuah Sekata

Tim JRC 01 Desember 2019 | 18:35:20 | Dibaca : 285 Kali Hukum
Keterangan Gambar : Hendri, Kasubag Bagian Hukum

Pelalawan, jelajahriau.com – Ke kalahan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab Pelalawan di Pengadilan Tata Usahan Negara(PTUN) Pekanbaru pada Bulan Oktober 2019 pada saat melawan mantan Direktur Badan Usaha Milik daerah(BUMD) Tuah Sekata, tidak terlepas dari kesalahan Panitia Seleksi (Pansel) yang kurang cermat menggunakan payung hukum saat melakukan seleksi calon Dirut BUMD Tuah Sekata. Minggu(1/12/19).

Pelalawan, jelajahriau.com – Ke kalahan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab Pelalawan di Pengadilan Tata Usahan Negara(PTUN) Pekanbaru pada Bulan Oktober 2019 pada saat melawan mantan Direktur Badan Usaha Milik daerah(BUMD) Tuah Sekata, tidak terlepas dari kesalahan Panitia Seleksi (Pansel) yang kurang cermat menggunakan payung hukum saat melakukan seleksi calon Dirut BUMD Tuah Sekata. Minggu(1/12/19).


Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bagian Hukum Pemda Pelalawan kepada jelajahriau.com di ruang kerjanya,” kemenangan Pak Ir Syafri(manta Dirut BUMD Tuah Sekata-red) menurut putusan hakim, kita dianggap kurang cermat saat melaksanakan seleksi, karena pada waktu seleksi kita menggunakan Perda BUMD No 5 TA 2015. Seharusnya kita mengacu pada Permendagri No 37 tahun 2018 yang telah di sahkan pada Bulan Mei TA 2018, sedangkan kita melakukan seleksi pada Bulan September 2018.”terangnya Hendri Kasubag Hukum Pemda Pelalawan.


Lanjutnya,“ sejatinya kita harus menggunakan aturan Permendagri No 37 TA 2018 itu, karena kelalaian dan kurang cermat kita, maka kesalahan itu menurut hakim tidak dapat kita limpahkan kepada penggugat( Ir Syafri-red).


Namun Kasubag Hukum tidak berani menyalahkan Panitia Seleksi(pansel), karena Panitia Seleksi pada waktu itu lansung di ketuai oleh Sekda Kab Pelalawan T Mukhlis.” Saya tidak dapat (tidak berani) menjelaskan siapa yang salah, silahkan masyarakat menilainya.”tutup Hendri.


Sebelumnya, pada Bulan Mei 2019 dengan alasan yang kurang jelas mendadak Bupati Pelalawan HM Harris memecat Dirut BUMD Tuah Sekata Ir Syafri, sedangkan Dirut BUMD baru menduduki posisi Dirut BUMD sekitar Enam(6) bulan. Tidak terima di pecat, Ir Syafri melakukan upaya hukum dengan Menggugat putusan Bupati Pelalawan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Pekanbaru. Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan mengabulkan gugutan Ir Syafri.(tim jrc)

Berita Terkait