NEWS UPDATE

Jabatan Plt Dinas PUPR Hardian Syaputra Berakhir Desember 2019

Tim JRC 02 Desember 2019 | 17:51:10 | Dibaca : 187 Kali Nasional
Keterangan Gambar : Kantor BKD Kab Pelalawan

Pelalawan, jelajahriau.com – Tidak lolos lelang jabatan yang di adakan oleh Badan Kepegawaian Daerah(BKD), posisi Hardian Syaputra sebagai Plt Dinas PUPR Kab Pelalawan, Riau. Berakhir pada bulan Desember Tahun 2019. Senin(2/12/19).

Pelalawan, jelajahriau.com – Tidak lolos lelang jabatan yang di adakan oleh Badan Kepegawaian Daerah(BKD), posisi Hardian Syaputra sebagai Plt Dinas PUPR Kab Pelalawan, Riau. Berakhir pada bulan Desember Tahun 2019. Senin(2/12/19).


Hal itu di sampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah Kab Pelalawan kepada jelajahriau.com senin(2/12/19).” Dalam aturan Badan Kepegawaian Negara(BKN) nomor 2/SE/VII/2019 Tentang kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Dan Pelaksanan Tugas (Plt) Dalam Aspek Kepegawaian di poin 11 berbunyi, Pegawai negeri Sipil (PNS) yang di tunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk Paling lama 3(tiga) bulan dan dapat di perpanjang paling lama 3(tiga) bulan, Peraturan itu di tetapkan pada bulan Juli 2019.” jelas Edi Suriandi Kaban BKD Kab Pelalawan.


“Artinya, paling lama jabatan Plt hanya boleh dua kali tiga Bulan atau sekali perpanjangan. Kalau sudah habis dua kali tiga bulan maka kita akan tunjuk kembali Plt yang baru, tetapi Plt yang baru tidak boleh lagi yang bersangkutan (Hardiansyah Syaputra MT-red).”tambahnya.


Dan untuk pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat(PUPR) Definitif,  Badan Kepegawaian Daeerah(BKD) akan melakukan rolling atau mutasi setelah enam(6) Dinas yang di Assesment di lantik oleh Bupati Pelalawan.


Sebelumnya,BKD mendapat izin dari KASN (komisi Aparatus Sipil Negara) untuk di lakukan Evaluasi,” kita lakukan evaluasi dulu, setelah itu maka di benarkan kita untuk mengisi pejabat Difinif untuk Dinas PUPR Dan Disdik.”terangnya.


“Rencanannya, Pelaksana tugas (Plt) paling lama satu sampai dua Bulan setelah di lantiknya enam(6) Dinas yang di Assesment ini.”kata Mantan Inspektorat Kab Pelalawan.  


Kateria untuk kepala Dinas PUPR wajib orang teknis,“Dan untuk menjabat Kepala Dinas PUPR harus backgroundnya lulusan teknis, contoh Sekolah Doktor tidak mungkin menjabat Kepala Dinas PUPR.”tutupnya.(tim jrc)

Berita Terkait