NEWS UPDATE

Sidang Perdana, JPU Bacakan Dakwaan PT SSS Di PN Pelalawan Terkait Kasus Karhutla

Tim JRC 13 Desember 2019 | 14:29:48 | Dibaca : 175 Kali Internasional
Keterangan Gambar : Ebena Ezer Dj Adiman Halomon Lingga(atas), Dirut PT SSS dan Alwi omri harahap, Maneger Operasional PT SSS Terdakwa Kasus Karhutla Di PN Pelalawan

Pelalawan, jelajahriau.com – Sidang perdana PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) di Pengadilan Negeri Pelalawan Kamis (12/12/19), Jaksa Penuntut Umum(JPU) membacakan dua dakwaan PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS).

Pelalawan, jelajahriau.com – Sidang perdana PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) di Pengadilan Negeri Pelalawan Kamis (12/12/19), Jaksa Penuntut Umum(JPU) membacakan dua dakwaan PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS).


Sidang pertama di mulai pukul 17.20 wib, JPU Ray Leonardo SH dan Marthalius SH membacakan dakwaan kepada Direktur PT SSS sebagai terdakwa Ebena Ezer Dj Adiman Halomon Lingga mewakili Korporasi(perusahan) PT SSS.  Dalam dakwaannya diduga Dirut PT SSS dengan sengaja menelantarkan kebun HGU kelapa sawitnya sehingga tidak terawat dan menyebabkan terjadinya karhutla yang cukup besar.


Dakwaan yang di bacakan setebal 40 lembar, Di duga perusahan lalai antisipasi dan menyiapkan tim pemadam kebakaran sehingga mengakibatkan kebakaran lahan seluas 150 Ha di areal konsensi inti perusahan Bulan Februari 2019 lalu di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti.


Di lanjutkan Sidang kedua sekitar pukul 19.20 Wib, JPU membacakan dakwaan kepada Menegar Operasinal Perusahan PT SSS Alwi omri harahap sebagai terdakwa  yang di duga bertanggung jawab atas kebakaran lahan di areal PT SSS seluas 150 Ha.


Di karhutla PT SSS itu di pimpin lansung oleh Ketua PN Pelalawan Bambang Setyawan SH MH didampingi hakim anggota Nurrahmi,SH dan Joko Ciptanto SH MH.


Marthalius,SH selaku Jaksa penuntut umum ( JPU ) dalam perkara kasus kebakaran lahan Korporasi ini menjelaskan bahwa Kedua terdakwa ini di kenakan pasal 98 ayat 1,pasal 99 ayat 1,pasal 108 jo pasal 116 ayat 1 huruf a, Jo pasal 118 jo pasal 119 Undang - undang Republik Indonesia No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga dikenakan pasal 108,pasal 68 Jo pasal 56 ayat 1 Jo pasal 113 ayat 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan,sidang akan dilanjutkan Minggu depan.(tim jrc)








 

 

Berita Terkait