NEWS UPDATE

RTRW Kab Pelalawan Di Sahkan, 8 Desa Masuk Dalam Kawasan Hutan

Tim JRC 04 Januari 2020 | 18:40:04 | Dibaca : 377 Kali Pelalawan
Keterangan Gambar : HM Harris, Bupati Pelalawan Tengah menjelaskan Perda RTRW Kab Pelalawan Yang Baru Di Sah DPRD Pelalawan

Pelalawan, jelajahriau.com – Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan yang telah di sahkan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan pada di akhir tahun 2019 lalu, tepatnya pada hari senin 30 Desember 2019 menjadi polemik di tengah tengah masyarakat Pelalawan. Pasalnya ada beberapa desa yang masuk dalam kawasan hutan. Sabtu(4/1/20).

Pelalawan, jelajahriau.com – Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan yang telah di sahkan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan pada di akhir tahun 2019 lalu, tepatnya pada  hari senin 30 Desember 2019 menjadi polemik di tengah tengah masyarakat Pelalawan. Pasalnya ada beberapa desa yang masuk dalam kawasan hutan. Sabtu(4/1/20).


Menurut keterangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adar Melayau(LAM) Riau Kab Pelalawan kepada jelajahriau.com,”data yang kami milik untuk sementara ada delapan(8) Desa yang masuk dalam kawasan di antaranya, Desa Keduang, Desa Tanjung Kuyo, Desa Kesuma, Desa Langgam, Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Petodakan, Desa Rantau Baru, Desa Tambun.” Teranga Tengku Zulmizan, LAM Riau Kab Pelalawan.


“ kalau kita cek lebih cermat lagi, lebih dari delapan(8) desa ini yang masuk dalam kawasan hutan.”tambahnya.


Tempat terpisah, menanggapi polemik pengesahan Perda RTRW Kab Pelalawan Bupati Pelalawan di depan awak media mengatakan RTRW tersebut yang terpenting  di sahkan terlebih dahulu,kalau ada kedepannya yang keberatan dari pihak masyarakat Pemda Pelalawan akan mengajukan ke Pemerintah Pusat.”RTRW ini kita sah kan dulu, yang jelas kita punya dasar hukum dulu, dan kedepannya tidak menutupi kemungkinan kalau ada keberatan warga perposilnya akan kita ajukan ke Pemerintah Pusat.” Tutur H M Harris, Bupati Pelalawan.


Bupati Pelalawan minta pengesahan RTRW ini jangan di larikan ke Politik,” kita minta jangan pengesahan RTRW ini jangan sampai di larikan ke Politik.”pintaknya,


Di lanjutkan Sekda Pelalawan T Mukhlis terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 Perda RTRW Kab Pelalawan sudah berlaku. (tim jrc)

Berita Terkait