NEWS UPDATE

Kawasan Lindung Gambut Hilang 151.940.14 Ha Di RTRW Kab Pelalawan, Siapa Yang Menikmati..?

Tim JRC 05 Januari 2020 | 21:24:21 | Dibaca : 415 Kali Pelalawan
Keterangan Gambar : HM Harris, Bupati Pelalawan Tengah menjelaskan Perda RTRW Kab Pelalawan Yang Baru Di Sah Kepada Awak MediaDPRD Pelalawan

Pelalawan, jelajahriau.com – Pengesahan Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan pada 30 Desember Tahun 2019 lalu masih meninggalkan banyak permasalahan. Salah satunya, hilangnya lahan seluas 151.940.14 Ha yang akan di peruntukan untuk Kawasan Lindung Gambut dalam RTRW tersebut, hal itu pun menjadi pertanya besar di masyarakat Pelalawan. Minggu( 5/1/2020).

Pelalawan, jelajahriau.com – Pengesahan Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan pada 30 Desember Tahun 2019 lalu masih meninggalkan banyak permasalahan. Salah satunya, hilangnya lahan seluas 151.940.14 Ha yang akan di peruntukan untuk Kawasan Lindung Gambut, hal itu pun menjadi pertanya besar di tengah tengah masyarakat Pelalawan. Minggu( 5/1/2020).


Dari data RTRW Kab Pelalawan, di tahun 2011 Kawasan Lindung Gambut di cadangkan seluas 155.349,89 Ha. Namun setelah pengesahan di DPRD Pelalawan akhir 2019, Kawasan Lindung Gambut tersebut hanya tersisa sebagian kecil yaitu 3.409 Ha.


Menurut keterangan Kepala Bappeda Kab Pelalawan kepada awak media di saat konfersi Pers di Kantor Bupati Pelalawan kamis (2/1/2020) mengatakan,”sisa kawasan Lindung Gambut tersebut berada di daerah Kec Teluk Meranti.”


Hilangnya Kawasan Lindung Gambut seluas 151.940.14 Ha juga di pertanyakan oleh Jaringan Masyarakat Gambut Riau(JMGR) kepada Bupati Pelalawan di kantornya,”kita mempertanyakan kepada Pemda Pelalawan kemana Kawasan Lindung gambut seluas 151.940.14 Ha yang hilang dari RTRW itu,” tanya Firka, ketua Jaringan Masyarakat Gambut Riau(JMGR).


Yang anehnya lagi, di Ranperda RTRW tahun 2011 Kawasan Hutan Mangrove(Bakau) di cadangkan seluas 1.399,14 Ha. Namun setelah RTRW di Sahkan, Kawasan Hutan Mangrove(Bakau) itu hilang total.


Dan Yang menariknya lagi, Kawasan Hutan Produksi Tetap(HPT) pada tahun 2011 di cadangkan hanya 466.701,92 Ha, di tahun 2019 di tambah seluas 140.899,71 Ha, jadi total HPT tersebut berjumlah 607.601,63 Ha.


Konfrensi Pers di kantor Bupati Kamis(2/1/2020),  T Mukhlis Sekda Pelalawan berdalih, dalam RTRW itu kewenangan daerah hanya sedikit, yaitu 34,70% dan sisanya 65,30%  Pemerintah Pusat.


Sekarang RTRW Kab Pelalawan telah di sahkan oleh DPRD Pelalawan, pada tanggal 31 Desember 2019 RTRW tersebut telah berlaku. kini yang menjadi tanda tanya besar di tengah tengah masyarakat. Siapa kah yang di untungkan dengan RTRW Kab Pelalawan itu..?? (tim jrc)

Berita Terkait