NEWS UPDATE

Pemkab Rohul Segera Bahas Perda Syariat Islam

Tim JRC 28 Mei 2014 | 13:14:36 | Dibaca : 745 Kali Rohul
Keterangan Gambar : Bupati memberikan sambutan pada Wirid Bulanan Tarikat Naqsabandiah di Desa Kota Intan, Kecamatan Kuntodarussalam.

PASIRPANGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berencana membentuk Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam. Mulai tahun ini, rencana tersebut akan mulai dibahas dan diajukan ke pihak DPRD Rohul.
PASIRPANGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berencana membentuk Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam. Mulai tahun ini, rencana tersebut akan mulai dibahas dan diajukan ke pihak DPRD Rohul.

Menurut Bupati Rohul Drs. H. Achmad M.Si, dalam Perda Syariat Islam ini mengatur tentang wajib program Maghrib Mengaji, Program Meramaikan Masjid, Wajib Menghapal Alqur'an dan program syariah lain.

Sebagai aparat penertiban Perda Syariah, Pemkab Rohul juga akan membentuan Satuan Polisi Syariah seperti yang sudah dilakukan di Provinsi Aceh. Petugas ini berhak mengamankan pasangan tanpa ikatan nikah jika kedapatan menginap di hotel.

Penerapan Syariat Islam di Rohul, diakui Bupati bukan untuk menjadikan daerah berjuluk Negeri Seribu Suluk sebagai kabupaten Islam, namun lebih pada meminimalisir angka kejahatan. Menurutnya, angka kejahatan semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini.

"Ini dilakukan agar berbagai bentuk kejahatan bisa dihindarkan," kata Bupati Achmad pada sambutannya di Acara Peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasirpangaraian, Selasa (27/5/14) malam.

Seperti di negara Brunei Darussalam yang baru menerapkan Syariat Islam, menurutnya angka kasus kejahatan disana menurun. "Ini baru salah satu dampak positifnya. Tak lama setelah diterapkan, hasil bumi mereka pun meningkat," ungkap Bupati.

Orang nomor satu di Rohul itu menjelaskan masalah Perda Syariat baru disusun. Pemkab Rohul masih membutuhkan waktu lama untuk menyusunnya. Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan study banding ke beberapa daerah yang sudah menerapkan seperti di Provinsi Aceh.

"Kita akan mengkajinya dulu. Setelah jadi baru disosialisasikan. Prosesnya masih cukup panjang," tandas Bupati Rohul.***(adv/hum/zal)

Berita Terkait