PELALAWAN, jelajahriau.com - Puluhan tahun mengekploitasi  sumber daya alam sektor kepala sawit di Kabupaten Pelalawan, PT.Serikat Putra tidak bisa lihatkan izinnya dan terkesan perusahan tersebut kangkangi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, pasalnya sepanjang tahun 2016 PT.Serikat Putra sama sekali tidak membagikan CSR bagi penduduk ring satu perusahaan bahkan managemen perusahaan enggan menemui tokoh masyarakat maupun kepala daerah setempat.

Hal itu dikemukakan Camat Bandar Petalangan Amri Juharza Kepada jelajahriau.com,Selasa,(3/1/17) ketika dikonfirmasi terkait Sidak yang dilakukan Pemerintah kabupaten(Pemkab) Pelalawan Terhadap PT.Serikat Putra akhir Desember lalu,”kita sudah lakukan sidak bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu(BPMP2T),beserta puluhan satuan Polisi Pamong Praja akhir Bulan Desember 2016, hasilnya pihak managemen Perusahaan tidak bisa menunjukan dokumen – dokumen yang akan diperiksa, tentu hal ini menimbulkan tanda tanya besar,bagaimana bisa Pabrik Kelapa Sawit ini  beroperasi ilegal selama puluhan tahun,”papar Amri.

Amri menambahkan,”Ironisnya lagi sepanjang tahun 2016 ini pihak perusahaan PT.Serikat Putra sama sekali tidak membagikan CSR ,”imbuh Amri. Hingga  berita ini rilis pihak managemen Serikat Putra enggan dikonfirmasi.(angga)